Selasa, 11 Agustus 2009

Puncak Krisis Ketenagakerjaan

Puncak Krisis Ketenagakerjaan
Oleh H Bomer Pasaribu
Jumat, 11 Oktober 2002

Sejak Indonesia Merdeka, masalah ketenagakerjaan secara terus menerus telahmenjadi problem berkepanjangan. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya dan meningkat relatifcukup tinggi setiap tahunnyya (Labour Surplus Economy). Walaupun denganpertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (bahkan disebut sebagai salah satunegara yang mengalami "miracle economy" sampai tahun 1996, denganpertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 dari tahun 1970-1996), kondisiketenagakerjaan (Employment Crisis) semakin nyata. Ini semua disebabkanbelum pernah adanya model politik ekonomi yang bertumpu pada optimalisasihuman capital khususnya kesempatan kerja (Employment based Economy).Krisis ketenagakerjaan ini semakin diperburuk lagi oleh krisis moneter tahun1997. Krisis moneter tersebut telah mengakibatkan terpuruknya perekonomianIndonesia dalam kurun waktu 1997-1999. Krisis moneter tersebut meluasmenjadi multi krisis yang mencakup krisis ekonomi, politik, keamanan,pemerintahan, hukum, kepercayaan, sosial, bahkan krisis moral (moral hazard)sehingga good governance makin jauh, yang secara keseluruhan menurunkan danmemperparah krisis ketenagakerjaan.Pertumbuhan ekonomi menurun drastis dari 7,28 % tahun 1996 menjadi 4,70 %pada tahun 1997, kemudian -13,20 % pada tahun 1998, dan 0,23 % pada tahun1999. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut secara nyata telah menyebabkanmerosotnya permintaan aggregat dan kelesuan pasar, yang selanjutnyamenimbulkan banyak perusahaan terpaksa menutup atau menciutkan kegiatanusahanya. Disamping itu, daya tarik di dunia investasi juga berkurangsebagai akibat krisis kepercayaan para pengusaha terhadap keberhasilanpemerintah mengatasi kasus-kasus konflik dan keamanan di berbagai wilayah,seperti di Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan terakhir sekali di KalimantanBarat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akumulasi krisis ketenagakerjaanmerupakan turunan pertama dampak krisis ekonomi serta krisis social capital.Krisis ketenagakerjaan ini selanjutnya telah menurunkan pendapat masyarakatdan sudah barang tentu mengakibatkan penurunan kualitas pembangunan manusiaserta peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan laporan dari PBBuntuk program pembangunan (UNDP Report tahun 1997 dan tahun 2000), krisisekonomi di Indonesia telah mengakibatkan penurunan ranking indekspembangunan manusia (Humas Development Index) Indonesia dari urutan 99 padatahun 1994 menjadi urutan 109 pada tahun 1998; serta penurunan rankingindeks kemiskinan manusia (Human Poverty Index) dari urutan 23 pada tahun1994 menjadi urutan 46 pada tahun 1998.Data hasil Susenas yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jugamenunjukkan peningkatan penduduk miskin di Indonesia dari 34,5 juta padatahun 1996 menjadi 37,5 juta orang pada tahun 1999. Bahkan menurut BankDunia berdasarkan ukuran baru International Poverty Line (IPL) USD 2,00 perhari jumlah kemiskinan mencapai 60 % atau 120 juta (2001) termasuk 10-20 %miskin ekstrim. Angka kemiskinan di Indonesia tidak hanya meningkat secaranasional tetapi juga semakin timpang antar provinsi khususnyawilayah-wilayah provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan TimurIndonesia (KTI). Adanya krisis ketenagakerjaan yang semakin serius akanmenyebabkan keterpurukan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang yangdapat membuat bangsa Indonesia makin terbelakang dibanding bangsa-bangsalainnya. Lebih parah lagi, krisis ketenagakerjaan ini dapat mengakibatkankrisis sosial, seperti meningkatnya jumlah kematian khususnya kematian bayi,meningkatnya kriminalitas, penggunaan narkoba, depresi, bunuh diri,perceraian, dan masalah-masalah demoralisasi lainnya.Penanganan krisis ketenagakerjaan dan kemiskinan yang sudah sampai padatahapan "lampu merah" mutlak diberikan prioritas tertinggi melalui reformasipolitik ekonomi makro dan mikro serta reformasi politik ketenagakerjaan kedepan yang dihimpun pada "employment based economy". Untuk itu, "Center forLabour and Development Studies Jakarta" mengusulkan suatu reformasi besar(big bang reform) berupa Grand Strategy (pendekatan yang komprehensifintegralistik) yang bertumpu pada kegiatan-kegiatan ekonomi basis penggunaantenaga kerja/kesempatan kerja produktif (employment based economy) menggeserpendekatan "Neoliberalis" seperti selama ini."Tahun Penjara?"Dalam tahun 2002-2004, suasana "Pemerintah Keranjang Sampah" (istilahPresiden Megawati sendiri) akan menghadapi siklus lingkaran setan krisis,terkait dalam perspektif ekonomi politik yang akan memasuki siklus ekonomibaru 2004. Tahun yang relatif paling memungkinkan didayagunakan secaraoptimal hanyalah tahun 2002 ini dan kuartal pertama tahun 2003. Tahun 2003selanjutnya akan mulai memanas karena pertarungan politik menjelang Pemilusistem baru. Sedangkan tahun 2004 pelaksanaan pemilihan umum sertapenyusunan dan pertarungan lembaga-lembaga politik termasuk pemilihanlangsung Presiden dan Wakil Presiden. Perebutan jabatan dalam kabinet baru,pertarungan elite politik DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dangabungannya di MPR, dan lain-lain akan membutuhkan pengurasan sumber dayadan energi dan biaya sangat mahal. Sehingga, sumber daya, energi dan biayayang seharusnya difokuskan bagi pemulihan ekonomi akan terkurang kedalambiaya pertarungan politik yang keras.CLDS memperkirakan tahun 2002-2004 bila tidak ada kekompakan, "rekonsiliasinasional" konsistensi kebijakan reformasi dan tidak terfokus pada pemulihankrisis, maka "Pemerintah Keranjang Sampah" akan menghadapi lingkaran setankrisis, "terpenjara" oleh berbagai perangkap, antara lain:1. Perangkap Krisis Pengangguran Permanen (Unemployment Trap Crisis). Diperkirakan tingkat total pengangguran akan terus mem bengkak bertambah satu setengah sampai dua juta pertahun sehingga bisa berpuncak pada ledakan sosial.2. Perangkap Krisis Kemiskinan Permanen (Poverty Trap Cri- sis). Diperkirakan akan semakin berat, selain karena mening katnya tingkat pengangguran dan angka putus sekolah juga akibat dari terjadinya bencana La Nina (kebanjiran) 2002 dan El Nino (kekeringan) 2003 yang bisa menimbulkan krisis pangan.3. Perangkap Hutang dalam dan luar negeri (Debt Trap Crisis). Baik hutang pemerintah dan swasta yang berjumlah sekitar Rp 2,3 triliun. Krisis hutang ini menimbulkan krisis fiskal yang semakin berat dalam bentuk besarnya beban pembayaran cicilan dan hutang pokok. Hutang Pemerintah dalam dan luar negeri sebesar US $ 141 miliar, Swasta dalam dan luar negeri US $ 85 miliar (jumlah US $ 226 miliar).4. Perangkap resiko investasi dan ekonomi yang cenderung me- ningkat (Country Risk).Country Risk karena suasana ketidakpastian, kerusakan dalam supremasi hukum,keamanan, semakin merajalelanya pertarungan politik, tidak terfokusnyapelaksanaan agenda reformasi. Termasuk kegagalan dan berakhirnya eksistensiBPPN tahun 2004 dengan prestasi terburuk di dunia. BPPN akan mewariskanterbengkalainya penuntasan program rekapitalisasi dan restrukturisasi,hutang-hutang konglomerat, dan kegagalan kebijakan mikro ekonomi lainnya danhilangnya kepercayaan pasar (market confidence), mewariskan bom waktu danlingkar setan krisis.,font size=2>5. Perangkap KKN baru (New Crony, Corruption and Colutionism trap crisis).Jika zaman Soeharto, Indonesia menduduki urutan ke 8 negara terkorup didunia (1996). Pada era reformasi meledak menjadi urutan ke-4 (2001). CLDSmengobservasi di tengah retorika pemberantasan justru KKN makin merajalelasehingga diperkirakan melejit ke urutan ke 2 atau ke 3 pada 2003 dan 2004akan bisa menimbulkan huru-hara sosial apalagi akan bersinggungan denganpertarungan politik menjelang dan pada saat Pemilu 2004.Bekerja adalah hak dasar yang paling asasi sekaligus merupakan bagian dariharkat martabat manusia. CLDS memperikirakan total pengangguran yang terdiridari pengangguran resmi (open unemployment), pencari kerja (job seekers),dan setengah pengangguran (under employment) yang pada tahun 2001diperkirakan berjumlah 40,2 juta akan terus membengkak pada 2002 s/d 2004.Diperberat karena semakin meningkatnya angka putus sekolah menjadi sekitar1,7 juta per tahun (naik 32 %) dimana 53 % di antaranya akan memasuki pasarkarena, dan timbulnya bencana kebanjiran dan kekeringan (La Nina dan ElNino).* * *Untuk itu CLDS sekali lagi mengusulkan agar pemerintah segera secaraterfokus terukur, dan terjadual melaksanakan reformasi besar (big bangreform) berpihak kepada rakyat banyak. Terutama tidak lagi secara membabibuta mengikuti pendekatan "neo liberalism" melainkan perlu dikombinasikandengan pendekatan "Institutional economy", dimana peranan ekonomi politikpemerintah dan pasar secara sinergik dan berpihak rakyat diprogramkan dandiimplementasikan secara pasti termasuk affimative action. Kiranya dengancara seperti ini apa yang diperintahkan oleh GBHN dan Tap MPR sebagai"Ekonomi Kerakyatan" bertumpu "Ekonomi Pasar Berkeadilan" dapat secarabertahap diwujudkan dan diimplementasikan secara konkret, bukan hanyaslogan.Krisis ketenagakerjaan (unemployment) khususnya pengangguran dan kemiskinanakan benar-benar berada pada suasana lampu merah dan tanpa pelaksanaanagenda penanganan yang berhasil, akan bisa menimbulkan ledakan sosialapalagi akan kesinggungan dengan pertarungan politik menjelang dan pada saatPemilu 2004. Bekerja adalah hak dasar yang paling asasi sekaligus merupakanbagian dari harkat martabat manusia, CLDS memperkirakan total pengangguranyang terdiri dari pengangguran resmi (open unemployment) yang pada tahun2001 diperkirakan berjumlah 40,2 juta akan terus membengkak pada 2002 s/d2004. Diperberat karena semakin meningkatnya angka putus sekolah menjadisekitar 1,7 juta per tahun (naik 32 %) dimana 53 % diantaranya akan memasukipasar kerja, dan timbulnya bencana kebanjiran dan kekeringan (La Nina & ElNino).Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 3,3 % (2002), 3,0 % (2003) dan 3,0 %(2004). CLDS memperkirakan total pengangguran akan menjadi 40,1 % atau 42juta (2002), 41,2 % atau 43,6 juta (2003) dan 42,5 % atau 45,2 juta (2004).Lebih memprihatinkan lagi, diperkirakan terdapat pembengkakan pengangguranterdidik lulusan perguruan tinggi sebanyak 1,830 juta (34 %) 2001, 1,199juta (35,1 %) dan 2,500 juta (37%), masing-masing tahun 2003, 2004.Untuk itu "big bang reform" menuju kesempatan kerja penuh (full employment)perlu dijadikan program permanen oleh setiap Kabinet Pemerintah sebagaimanamisalnya setiap pemerintah Australia memprogramkannya secara permanen sejak1945 dengan apa yang terkenal sebagai "White Paper" 1945. Perobahan besarterhadap pendekatan tunggal selama ini dengan kebijakan regim ortodoksNeo-clasics, Neo-Liberalsm yang berkecenderungan menekankan upahserendah-rendahnya sebagai keunggulan komperatif, austerity policies,menekankan supply side dan bukan demand side dll pada hakekatnya menjadikankesempatan kerja hanya sekadar hasil akhir atau sampingan dari pertumbuhanekonomi, terbukti telah gagal dalam mengatasi krisis ketenagakerjaan danpengangguran. Terbukti pada saat Bank Dunia memuji-muji Indonesia sebagaisalah satu keajaiban ekonomi dunia (miracle economy) sampai dengan 1990-anjustru pada saat yang sama krisis pengangguran terus semakin membengkak dimana kaum pekerja terus menerus dimarginalisasi.Kesalahan besar selama ini hingga pemerintahan sekarang adalah tidak pernahmenghitung betapa luar biasa besarnya biaya pengangguran (cost ofunemployment), tidak hanya biaya ekonomi tetapi juga sosial dan politik yangmempraktekan sendi ekonomi dan memperparah krisis. Kebijakkan Neo-Liberalisseperti itu sudah harus segera direformasi dengan pendekatan baru reformasipolitik ketenagakerjaan terfokus pada kesempatan kerja penuh (fullemployment), berbasis Institutional Economy dan Keynesian disinergi denganSistem Ekonomi Kerakyatan bertumpu Ekonomi Pasar Berkeadilan. Kebijakan inilebih bertumpu pada aspek demand side, aggregative demand, menjadikankesempatan kerja melekat sebagai bagian penting dari setiap mata rantaikebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, bukan sebagai hasil akhir atausampingan (employment based economy). Diujudkan dalam berbagai bentukprogram langsung atau tidak langsung seperti reformasi pasar kerja aktif,berbasis sumber daya (resource based), masyarakat luas (commynity based) danberfokus kepada ramah pasar (market friendly) dan berkesinambungan(sustainable).Selanjutnya diturunkan menjadi program operasional seperti reformasi pasarkredit dengan membangun kredit mikro perkotaan dan pedesaan seperti modelGraemen bank yang telah sukses di 22 negara; Reformasi pasar lahan (landmarket reform) semacam implementasi land reform; juga "aqua reform" untukmenjadi "lahan" perairan dan lautan bagi nelayan pemberian saham bagipekerja perusahaan (employee share ownership program-ESOP) untuk menjaminkesetiaan dan peningkatan produktivitas pekerja pada perusahaan yang telahjuga menjadi miliknya melalui ESOP. Sedangkan reformasi lainnya mencakupkebijakan investasi dan teknologi berbasis ketenagakerjaan (employment basedinvestment and technology). Kebijakan Employment based-economy ini telahsukses di RRC sehingga tingkat penganggurannya termasuk terkecil di duniahanya 3.1 % (1997) dan berhasil menguasai pasar dunia dari produk-produkusaha rakyat. ***(DR H Bomer Pasaribu SH SE MS adalah mantan Menteri Tenaga Kerja).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar